Permohonan

Published Date Written by Administrator

Permohonan Pengesahan Anak

Permohonan untuk pengesahan seorang anak di luar kawin harus diajukan oleh orang tuanya sendiri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-7-1973 No. 191 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 309.



Permohonan Penetapan Ahli Waris

Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar Pengadilan Negeri memberi putusan tentang siapa saja ahli waris daripada seseorang bukanlah suatu permohonan untuk memberi pertolongan melaksanakan pembagian warisan termaksud dalam Pasal 236 a H.I.R dan Pengadilan Negeri dalam hal ini juga bertindak secara memberi suatu putusan yang terhadap putusannya itu dapat dimintakan banding.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-11-1957 No. 130 K/Sip/1957.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 309.



Permohonan Penetapan Ahli Waris

Dalam hal yang dimohonkan hanyalah agar ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris daripada seseorang, adalah tidak tepat bila di samping itu Pengadilan juga menentukan bagian warisan dari masing-masing ahli waris yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung tgJ. 5-11-1957 No. 130 K/Sip/1957.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 309.


Permohonan Penetapan Hak Tanpa Ada Sengketa

Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas hak tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6-4-1978 No. 1341 K/Sip/l974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 421.

Eksepsi

Published Date Written by Administrator

Eksepsi Mengenai Kompetensi

Karena tergugat asal telah menjawab dan mengajukan saksi-saksi terhadap pokok perkara (dan tidak menyatakan banding terhadap penolakan eksepsinya tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara ini karena menurut tergugat yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sumenep),

maka mengingat akan Pasal 133 H.I.R. pemutusan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Surabaya tidaklah melanggar Pasal 118 H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-5-1979 No. 1633 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 422.



Eksepsi Mengenai Kompetensi

Bila eksepsi kompetensi ditolak, harus diputus pokok perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-12-1977 No. 681 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 422.



Eksepsi Mengenai Kompetensi

Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi karena telah dilanggar oleh judex facti tidak dapat dibenarkan; karena berdasarkan Pasal 133 RID eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama, hal ini tidak dapat diajukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13 September 1972 No. 1340 K/Sip/1971.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 310.



Pemutusan terhadap Eksepsi

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertim­bangkan:

Bahwa Pengadilan Negeri, yang dalam perkara ini memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh tergugat bersamaan dengan pokok perkara, tidaklah menyalahi hukum acara,

karena dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi termaksud.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-2-1979 No. 1177 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 422.



Putusan terhadap Eksepsi

Karena tangkisan tergugat-terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut Pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan tergugat terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgJ. 30-12-1975 No. 361 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 310.

Pembuktian

Published Date Written by Administrator

Sistem Pembuktian di Indonesia

Dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim (i.c. oleh Pengadilan Negeri dipertimbangkan bahwa "menurut hukum dan keyakinan kami" perlawanan harus ditolak).

Putusan Mahkamah Agung tg1. 3-8-1974 No. 290 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 310.



Hukum Pembuktian di Indonesia

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: belumlah merupakan pembuktian, karena cara-cara pemindahan harta terperkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dari penggugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-2-1976 No. 68 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 311.



Hukum Pembuktian di Indonesia

Adalah wewenang judex facti untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian.

(Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: “bahwa permohonan penggugat asal untuk membuktikan bahwa sawah perkara telah diserobot oleh tergugat asal ditolak oleh Hakim yang memimpin pemeriksaan;" tidak dibenarkan).

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-7-1975 No. 1087 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 311.



Pengakuan yang Tidak Terpisahkan (Onsplitsbaar Aveu)

Dalam hal seperti yang terjadi dalam perkara ini:

Penggugat asli menuntut kepada tergugat asli penyerahan sawah sengketa kepada penggugat asli bersama kedua anaknya atas alasan bahwa sawah tersebut adalah budel warisan dari almarhum suaminya yang kini dipegang oleh tergugat asli tanpa hak; yang atas gugatan tersebut tergugat asli menjawab bahwa sawah itu kira-kira lima belas tahun yang lalu sudah dibeli plas dari penggugat asli oleh almarhum suami tergugat asli;

Jawaban tergugat asli tersebut merupakan suatu jawaban yang tidak dapat dipisah-pisahkan (onsplitsbaaraveu), maka sebenarnya penggugat aslilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya, i.c. bahwa sawah sengketa adalah milik almarhum suaminya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28.5-1958 No.8 K/Sip/1957.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 311.



Beban Pembuktian

Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-11-1976 No. 22 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 422.



Beban Pembuktian

Pihak yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan hal yang tidak biasa itu.

i.c. orang yang diberi hak untuk memungut uang sewa pintu-pintu taka mengajukan bahwa pintu-pintu taka tersebut tidak selalu menghasilkan sewa.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 21-11-1956 No. 162 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 311.



Beban Pembuktian

Apabila isi surat dapat diartikan dua macam, ialah menguntungkan dan merugikan bagi penanda tangan surat, penanda tangan ini patut dibebani untuk membuktikan positumnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-9-1957 No. 74 K/Sip/1955.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 312.



Beban Pembuktian

Dalam sengketa jual beli di mana pihak pembeli mendalilkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang dijualbelikan, pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan sedang pihak penjual mengenai barang-barang yang telah diserahkannya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-12-1957 No. 197 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 312.



Beban Pembuktian

Pihak yang mendalilkan bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lawan telah tiga tahun lamanya tidak dipakai, harus membuktikan adanya non-usus selama 3 tahun itu;

Dan tidaklah tepat bila dalam hal ini beban pembuktian diserahkan kepada pihak lawan, ialah untuk membuktikan bahwa ia selama 3 tahun itu secara terus ­menerus menggunakan cap dagang termaksud.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-1-1957 No. 108 K/Sip/1954.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 312.



Beban Pembuktian

Dalam hal penggugat mendalilkan: bahwa ia menuntut penyerahan kembali tanah pekarangan tersengketa yang kini diduduki oleh tergugat oleh karena pekarangan tersebut dulu hanya dipinjamkan saja oleh penggugat kepada tergugat;

sedang tergugat membantah dengan dalil: bahwa pekarangan tersebut dulu benar milik penggugat tetapi pekarangan itu telah dibelinya lepas dari penggugat; pembebanan pembuktian haruslah sebagai berikut:

a. Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan hal peminjaman tanah tersebut kepada tergugat, dan

b. Kepada tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang pembelian lepas tanah tersebut.

Putusan MahkamahAgung tgl. 10-1-1957 No. 94 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 313.



Beban Pembuktian

Karena tergugat-asal menyangkal, penggugat-asal harus membuktikan dalilnya; alasan Pengadilan Tinggi untuk membebankan pembuktian pada penggugat-asal karena tergugat-asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum; adalah tidak berdasarkan hukum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11-9-1975 No. 540 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 313.



Dugaan

Dugaan Pengadilan Tinggi tentang adanya hubungan dagang tersebut, tidak sesuai dengan dugaan yang dibolehkan oleh undang-undang karena Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan dugaan tersebut pada keterangan-keterangan saksi yang tidak sempurna dan pula saksi-saksi tersebut memberi keterangan tidak di bawah sumpah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24-7-1975 No. 991 K/Sip/1975.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 313.



Surat-Surat Bukti yang Tidak Disangkal

Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang­ undang, maka putusannya harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 7-7-1962 No. 50 K/Sip/1962.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 313.

Bukti Tertulis

Published Date Written by Administrator

Putusan Pengadilan

Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 27-11-1975 No. 199 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315.



Pembuktian dengan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana

Pada umumnya, apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pihak mengajukan suatu putusan pidana untuk membuktikan sesuatu, pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, balasan, tetapi dalam hal ini pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena fakta-faktanya terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua belah pihak, sedang perselisihan paham antara penggugat untuk kasasi di satu pihak dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi di lain pihak adalah mengenai kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta itu, yang menurut Pengadilan penggugat adalah beriktikad jahat sedang menurut penggugat ia beriktikad baik.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-5-1957 No. 18 K/Sip/1956.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315.



Kekuatan Bukti daripada Putusan Pengadilan

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 1920 B.W. yakni bahwa putusan Pengadilan mengenai status seseorang berlaku penuh terhadap setiap orang dianggap juga berlaku dalam hukum adat, karena prinsip demikian itu pada hakikatnya melekat pada tiap putusan Pengadilan yang berisikan penentuan tentang status seseorang.

Oleh karena itu, putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menetapkan bahwa tergugat dalam kasasi adalah anak angkat dari alm. B.H.H. Fatimah berlaku pula dalam perkara ini.

Karena mengenai status harta dalam perundang-undangan tidak terdapat suatu prinsip seperti tersebut dalam Pasal1920 B.w. maka dengan penafsiran ­a contrario itu berarti bahwa putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada asasnya hanya berlaku/ mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang beperkara saja. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan Pengadilan tersebut tergantung pada penilaian Hakim, yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315.



Akta Notaris

Pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan:

Bahwa pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-5-1979 No. 1420 K/Sip/1978.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 423.



Akta Notaris

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa jumlah harga yang tercantum dalam akta notaris No. 36 tgl. 30 November 1971 lebih rendah daripada yang tercantum dalam surat jual beli tgl. 2 Januari 1970, belumlah membuktikan bahwa telah terjadi schijnkoop, karena biasa dalam akta jual beli dicantumkan jumlah yang lebih rendah untuk menghindari sumbangan pajak yang lebih besar meskipun tindakan ini tidak dibenarkan menurut hukum;

bahwa jika hanya dimaksudkan sebagai suatu schijnkoop tidaklah perlu rumah toko tersebut diserahkan secara nyata: kunci-kunci, S.I.P., surat-surat izin toko.

Pengadilan Tinggi menganggap penggugat tidak dapat membuktikan adanya shijnhandeling yang dimaksud.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-2-1976 No. 868 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 316.



Akta Notaris

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembatalan Akta Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena

Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu; dalam hal ini yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum tergugat 1 yang mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar N. V. sedangkan ia tidak berwenang untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-9-1973 No. 702 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315.



Surat Pendaftaran Tanah

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Adalah tidak benar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pembantahan belum berhasil membuktikan bahwa persil Eigendom Verponding No. 8966 berikut bangunan di atasnya di JIn. Hayam Wuruk No. 121 Jakarta adalah hak milik/dahulu hak eigendom pembantah;

Karena dari surat keterangan Pendaftaran Tanah No. 1324 tanggal 30 Sep­tember 1960 yang tertulis atas nama Lim Tjeng Loi/pembantah-pembanding, yang telah diserahkan kepada sidang sebagai bukti, sudah jelas terbukti dengan kuat dan sah bahwa persil tersebut adalah hak eigendom (sebelum konversi) pembantah-pembantah.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-6-1975 No. 1102 K/Sip/1973.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 315.



Surat Ketetapan Pajak Tanah

Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-2-1960 No. K/Sip/1960.



Surat "Letter C" Tanah

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung: Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-6-1973 No. 84 K/Sip/1973.



Surat Keterangan Kepala Desa

Surat-surat bukti yang diajukan penggugat untuk kasasi berupa: keterangan keputusan Kepala Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camal; I.P.D. tanggal 3 Desember 1966 No. 282/18; peta form 32 A/41O/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April; bukan merupakan akta autentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-8-1975 No. 907 K/Sip/1972.



Kekuatan Bukti Surat Kuitansi

Surat bukti kuitansi itu (P.I. merah) tidaklah merupakan suatu ikatan sepihak di bawah tangan, oleh karena kuitansi itu tidak seluruhnya ditulis oleh tergugat/ pembanding sendiri ataupun paling sedikit selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan tergugat/pembanding sendiri suatu persetujuannya yang memuat jumlah uang yang telah diterima.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-10-1975 No. 1122 K/Sip/1973.



Kekuatan Bukti Surat yang Tanda Tangannya Diakui

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang d,ibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Dalam surat perjanjian sewa-menyewa tersebut (terbukti P. IV) penggugat mengakui telah menerima dari tergugat penyetoran sebanyak Rp 1.625.000,­(satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)sebagai pembayaran kontrak sewa dan tanda tangan dalam surat perjanjian ini diakui sebagai tanda tangannya sendiri. Dengan adanya pengakuan tersebut menurUf Pasal 1875 B.W, surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akta autentik, sehingga kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tersebut tidak diperlukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.



Fotokopi

Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belan pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.­

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-4-1976 No. 701 K/Sip/1974.



Surat Bukti yang Tidak Bermeterai

Kuitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 28-8-1975 No. 983 K/Sip/1972.



Surat Bukti yang Disangkal

Surat bukti pinjaman uang yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jumlah uang pinjamannya, dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 20-6-1959 No. 167 K/Sip/I959.



Affidavit

Walaupun dalam perkara cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturan­peraturan pembuktian di muka Pengadilan biasa, tidak tepat suatu affidavit dianggap sama kuat dengan keterangan saksi di muka Hakim.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-1-1957 No. 38 K/Sip/1954.



Berita Acara Pengadilan

Berita acara persidangan merupakan pemberitaan resmi yang tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-3-1977 No. 1530 K/Sip/1974.

Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 423.



Berita Acara Persidangan

Apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 18-2-1976 No. 901 K/Sip/1974.



Surat Pengakuan di Bawah Tangan

Karena produk P. VII (surat pengakuan dari Minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum Reke Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Reke yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membuktikan kebenaran dalil penggugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17-2-1976 No. 68 K/Sip/1973.

More Articles...

  1. Persaksian
Copyright 2011 Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan Negeri Sleman
Free Joomla Theme by Hostgator