img_head
ARTIKEL

Wacana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia

Mei21

Konten : artikel hukum
Telah dibaca : 77 Kali


​​​​​​​Keputusan untuk memindahkan lokasi Ibukota Negara ke luar wilayah Jawa harus benar-benar dipertimbangkan secara kalkulatif dan komprehensif.

Pasca Sidang Kabinet tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan secara lisan bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan ke wilayah luar Jawa. Jika hal ini akan ditindaklanjuti dan direalisasikan secara serius maka tentunya akan menjadi suatu keputusan politik yang sangat signifikan dan berdampak luas.

Secara yuridis-historis, penetapan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara RI didasarkan pada ketentuan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama “Jakarta”.

Meskipun dalam Konsiderans “Menimbang” dan Penjelasan Umum UU ini disebutkan pula bahwa secara politis dan proklamatis, “…DKI Jakarta Raya, merupakan kota pencetusan proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila ke seluruh penjuru dunia serta telah menjadi Ibu-Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Jakarta sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya…”, bahkan dalam Penjelasan Umum angka 2 UU ini disebutkan pula bahwa: “Dengan dinyatakan DKI Jakarta Raya tetap menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama “Jakarta”, dapatlah dihilangkan segala keragu-raguan yang pernah timbul, berhubung dengan adanya keinginan-keinginan untuk memindahkan Ibukota Negara Republik Indonesia ke tempat lain”.

UU No. 10/1964 tersebut saat ini masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur bahwa “Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak diatur khusus dalam Undang-Undang ini” dan di dalam Pasal 3 UU No. 29/2007 ini semakin ditegaskan pula ketentuan bahwa “Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan ditetapkannya kota Jakarta sebagai Ibukota Negaramelalui instrumen Undang-Undang maka secara yuridis-politis, penetapan lokasi Ibukota Negara haruslah melalui pembahasan dan persetujuan bersama dari perwakilan rakyat secara nasional (DPR) dalam bentuk perubahan atau penggantian terhadap UU No. 29/2007.

Dalam kalimat lain yang lebih lugas, Presiden tidak dibenarkan untuk secara sepihak memindahkan lokasi Ibukota Negara, kecuali Presiden, dalam hal dapat membuktikan bahwa telah terjadi suatu “kegentingan yang memaksa”, akan menetapkan suatu Perppu mengenai hal itu, yang ini pun pada waktunya nanti secara definitif memerlukan pesetujuan bersama dari perwakilan rakyat secara nasional (DPR) untuk menjadi Undang-Undang.

Selain itu, dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur lembaga tingi negara (UU MK, UU MK, UU BPK, UU KY, dan lain sebagainya) pada umumnya juga mengatur bahwa lembaga-lembaga tinggi negara tersebut berkedudukan di Ibukota Negara. Sehingga manakala terdapat suatu perubahan atau penggantian terhadap UU No. 29/2007, khususnya mengenai pemindahan lokasi Ibukota Negara, maka secara otomatis lembaga-lembaga tinggi negara tersebut harus juga berpindah kedudukannya mengikuti keputusan politik yang disetujui bersama antara Presiden dan DPR dalam bentuk suatu UU yang mengubah atau mengganti UU No. 29/2007.

Hal ini dikecualikan jika terdapat suatu pengaturan dalam bentuk norma yang bersifat ‘sapu jagat’ (omnibus) bahwa kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara tersebut dapat diatur secara khusus, seperti Jerman misalnya yang meskipun pusat pemerintahan dan Ibukota Negaranya berkedudukan di kota Berlin, namun Mahkamah Konstitusi (BundesVerfassunggericht) nya berkedudukan di kota Karlsruhe.

Dalam konteks pemerintahan daerah, wacana pemindahan Ibukota Negara juga akan berdampak secara signifikan. Jika nantinya suatu kota, selain Jakarta, ditetapkan sebagai Ibukota Negara maka konfigurasi sistem penyelenggaraan pemerintahan pun secara tidak langsung akan berubah. Belum lagi ditambah persoalan mengenai perlu tidaknya dilakukan perubahan terhadap sistem Pemilu dan pemilihan kepala daerah serta DPRD yang ada di kota yang akan dijadikan sebagai lokasi Ibukota Negara. Selain itu juga tentunya persoalan sistem pelayanan publik (aparatur birokrasi) serta pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut (komando daerah militer dan kepolisian daerah).

Dalam konteks inilah asas-asas pembentukan dan materi muatan perundang-udangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan harus dijadikan sebagai pedoman yuridis yang dipegang teguh oleh Presiden dan DPR manakala memang akan memindahkan lokasi Ibukota Negara melalui perubahan atau penggantian terhadap UU No. 29/2007.

Asas-asas seperti “kejelasan tujuan”, “dapat dilaksanakan”, “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, “keadilan”, “ketertiban dan kepastian hukum”, serta “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 wajib dijadikan pedoman dan mampu diuraikan secara jernih oleh Presiden dan DPR terkait wacana pemindahan lokasi Ibukota Negara.

Secara historis, pemindahan Ibukota Negara sejatinya merupakan wacana yang telah berlangsung sejak lama, bahkan pernah pula diwacanakan sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Argumentasi “pemerataan pembangunan” pada umumnya menjadi hegemoni argumentasi terkait wacana tersebut.

Dalam konteks ini, Penulis justru melihat suatu potensi paradoks kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, bukankah pembangunan infrastruktur yang selama ini gencar dilakukan adalah berorientasi untuk pemerataan pembangunan?

Sehingga yang lebih mendesak untuk dilakukan melalui pembangunan infrastruktur adalah justru mengubah pola mobilitas masyarakat dari yang selama ini cenderung bergerak ke kota besar menjadi (seharusnya) bergerak dari kota besar, sebab konflik sosial-politik yang secara historis pernah terjadi di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh PRRI, DI/TII, dan lain sebagainya, pada umumnya bukanlah untuk mendesak pemindahan lokasi Ibukota Negara, melainkan perlunya terwujud suatu redistribusi kesejahteraan yang relatif lebih baik antara daerah pusat dan daerah-daerah lainnya.

Dalam hal diperlukan suatu kajian komparatif dengan pengalaman negara-negara lain pernah memindahkan lokasi Ibukota Negara-nya maka hal ini juga perlu dilakukan secara matang dan komprehensif. Karakteristik persoalan di suatu negara yang berbentuk kesatuan tentunya berbeda dengan karakteristik persoalan di negara yang berbentuk federal.

Sistem pemerintahan Republik-Presidensiil juga memiliki karakteristik persoalan tersendiri yang tentunya berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer dan/atau kerajaan. Oleh karena itu, manakala akan dilakukan suatu kajian komparatif maka variabel persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan negara-negara yang dijadikan sebagai objek komparasi juga harus dipertimbangkan secara jernih.

Dengan demikian, keputusan lisan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan lokasi Ibukota Negara ke luar wilayah Jawa harus benar-benar dipertimbangkan secara kalkulatif dan komprehensif. Dalam konteks ini, jauh lebih baik untuk membuat suatu masterplan yang berkala guna mewujudkan gagasan tersebut.

Jauh lebih baik apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu ke depan tetap lebih berfokus pada optimalisasi pembangunan infrastuktur yang diharapkan dapat berorientasi untuk mengubah pola mobilitas masyarakat dari yang sebelumnya cenderung bergerak ke kota besar menjadi (seharusnya) bergerak dari kota besar sehingga pada akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (tahun 2024 misalnya), Indonesia telah dapat membangun beberapa daerah alternatif yang relatif siap secara komprehensif beserta dukungan infrastrukturnya untuk dijadikan sebagai pilihan lokasi Ibukota Negara atau lokasi pusat pemerintahan.

Sebab, meskipun pada umumnya ditentukan pada lokasi yang sama, pemindahan Ibukota Negara dan pemindahan pusat pemerintahan merupakan dua hal yang secara konseptual amat berbeda dan tentunya akan juga menghasilkan dampak yang berbeda.

Dengan kapasitas Penulis sebagai praktisi hukum tentunya, uraian sebagaimana yang dijelaskan di atas terbatas pada persoalan yuridis semata. Sehingga melalui tulisan ini Penulis akan merasa senang dan terhormat apabila terkait wacana pemindahan lokasi Ibukota Negara ini diperkaya pula oleh kajian-kajian yang dilakukan oleh para praktisi di luar bidang hukum sehingga gagasan dan keputusan lisan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan lokasi Ibukota Negara tidak sekadar didasarkan pada pertimbangan yang bersifat politis dan populis.

 

*) Oleh: Alfin Sulaiman, S.H., M.H., (Praktisi Hukum).

Disadur dari: http://www.hukumonline.com