img_head
PENGANTAR DARI KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Pengantar dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman

Telah dibaca : 7.527 Kali


Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terwujudnya situs resmi Pengadilan Negeri Sleman di alamat http://pn-sleman.go.id. Situs ini merupakan media informasi yang dapat dimanfaatkan tidak hanya di lingkungan peradilan umum khususnya warga Pengadilan Negeri Sleman,akan tetapi masyarakat secara umum dapat memanfaatkannya. Dalam pembangunannya situs ini juga merupakan implementasi dari SK KMA Nomor.144/KMA/SK/VIII/ 2007, yang diperbarui dengan SK KMA Nomor. 1 - 144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan.

Ekspektasi masyarakat terhadap dunia peradilan semakin lama semakin besar, masyarakat mengharapkan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan, memberikan pelayanan yang cepat, singkat sederhana dan biaya murah serta transparan. Di dalam situs resmi ini ditampilkan informasi tentang profil, layanan Pengadilan, publikasi, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sleman, informasi di bidang hukum seperti peraturan perundangan, bantuan hukum, mediasi, biaya perkara, dan berita-berita lainnya.

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi Mahkamah Agung RI;

“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung“

Misi Mahkamah Agung RI adalah :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dengan terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Inpres tersebut mewajibkan kepada setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon IV, III, dan II mandiri keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan sebelumnya.

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “Good Governance“ yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan SAKIP terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian

Dasar Hukum LKjip

  • Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  • Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  • Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  • Peraturan Pemerintah Nomor  8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  • Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  • Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  • Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
  • Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  • Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.
  • KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
  • Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  • Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.

Kami menghaturkan permohonan maaf atas kekurang sempurnaan dalam penyajian informasi di situs resmi Pengadilan Negeri Sleman ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan serta merupakan pendorong bagi kami untuk senantiasa berbenah. Terima kasih dan kebahagiaan bagi kami apabila situs ini membawa manfaat bagi kita semua. Harapan kami semoga situs ini dapat mendukung untuk tercapainya modernisasi pengadilan di Indonesia.

Wassalamu’alaikum warahmatullahibarakatuh.

 

Sleman,  Juni 2019

Ketua Pengadilan Negeri Sleman

 

ANNAS MUSTAQIM, S.H., M. Hum