Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
INFORMASI DETAIL PERKARA

Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
7/Pid.Pra/2017/PN Smn ATIEK DAMAYANTI 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA DKK
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
3.KOMBES ANTONIUS PUJIANITO, SH. Selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA D.I.Yogyakarta
4.AKBP SUPONO, SH. Selaku KASUBDIT III PIDTER POLDA D.I.Yogyakarta
5.KOMPOL DWIYANTO. Selaku Kanit A SUBDIT III PIDTER POLDA D.I.Yogyakarta		 Minutasi
Tanggal Pendaftaran Senin, 06 Nov. 2017
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Nomor Perkara 7/Pid.Pra/2017/PN Smn
Tanggal Surat Senin, 06 Nov. 2017
Nomor Surat -
Pemohon
NoNama
1ATIEK DAMAYANTI
Termohon
NoNama
1PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA DKK
2PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I.YOGYAKARTA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
3KOMBES ANTONIUS PUJIANITO, SH. Selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA D.I.Yogyakarta
4AKBP SUPONO, SH. Selaku KASUBDIT III PIDTER POLDA D.I.Yogyakarta
5KOMPOL DWIYANTO. Selaku Kanit A SUBDIT III PIDTER POLDA D.I.Yogyakarta
Kuasa Hukum Termohon
Petitum Permohonan

PRIMAIR :

  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;---------------------------------------------------
  2. Menetapkan dan menyatakan secara hukum, bahwa Laporan PEMOHON merupakan suatu perkara tindak pidana;---------------------
  3. Menetapkan dan menyatakan secara hukum, bahwa perbuatan PARA TERMOHON merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang, yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya;------------------------------------------------------------------------------
  4. Menetapkan dan menyatakan secara hukum Tidak Sah Penghentian Penyidikan sebagaimana Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/4a/III/2015/Ditreskrimsus Tanggal      17 Maret 2015; yang dibuat dan ditandatangani oleh TERMOHON III, untuk atas nama  TERMOHONI.;-------------------------------------
  5. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON untuk segera menyelesaikan pemeriksaan, dan penyidikan atas Laporan PEMOHON dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak keputusan dalam perkara ini diputuskan dan segera melimpahkan kepada Penuntut Umum untuk diteruskan ke pengadilan;----------------
  6. Membebankan segala biaya perkara ini kepada negara;-----------------

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).
Pihak Dipublikasikan Ya