DALAM PROVISI

1. Menyatakan menunda pelaksanaan permohonan eksekusi perkara No 3/Pdt.E/2023/Pn.Smn yang terdaftar objeknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06342, luas 712 m2, Atas Nama Muhammad Solikhin, Terletak di Kelurahan Caturtunggal, Depok, Sleman D.I.Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

• Sebelah Barat berbatas dengan                         : Tanah Pekarangan
• Sebelah Timur berbatasan dengan                    : Jalan Amartha
• Sebelah Utara berbatasan dengan                     : Tanah Pekarangan (Jalan Pribadi Keluarga

Pak Tomo)

• Sebelah Selatan berbatasan dengan                  : Tanah Pekarangan

DALAM POKOK PERKARA

P R I M A I R

1. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PELAWAN yang benar;
2. Mengabulkan Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan PARA PELAWAN sebagai alat bukti dalam perkara ini;
4. Menyatakan PARA TERLAWAN telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan dari Pasal 1365 KUHPerdata dengan melanggar beberapa peraturan yang berlaku;
5. Menyatakan membatalkan pelaksanaan permohonan eksekusi perkara No 3/Pdt.E/2023/Pn.Smn atas sebidang tanah pekarangan, yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06342, luas 712 m2, Atas Nama Muhammad Solikhin, Terletak di Kelurahan Caturtunggal, Depok, Sleman D.I.Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

• Sebelah Barat berbatas dengan                         : Tanah Pekarangan
• Sebelah Timur berbatasan dengan                    : Jalan Amartha
• Sebelah Utara berbatasan dengan                     : Tanah Pekarangan (Jalan Pribadi Keluarga

Pak Tomo)

• Sebelah Selatan berbatasan dengan                  : Tanah Pekarangan

1. Menyatakan PARA TERLAWAN telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1, 2 dan ayat 3 Jo Pasal 5 ayat 1 huruf C Jo Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia, Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf d undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
2. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERLAWAN (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
3. Memerintahkan kepada PARA TERLAWAN untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

S U B S I D A I R

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).